Review Buku Interseksionalitas Kuasa Perempuan dalam Novel Ayat-Ayat Cinta

REVIEW BUKU
INTERSEKSIONALITAS KUASA PEREMPUAN
Analisis Wacana Kritis Relasi Gender dan Kelas Sosial dalam Poligami
Studi Novel Ayat-ayat Cinta



1. INFO BUKU
Judul Buku : Interseksionalitas Kuasa Perempuan, Analisis Wacana Kritis Relasi Gender dan Kelas Sosial dalam Poligami Studi Novel Ayat-ayat Cinta
Penulis : Dr. Sulkhan Chakim, S.Ag., M.M.
Tempat : Purwokerto
Penerbit : STAIN PRESS
Tahun Terbit : Cetakan Pertama, 2014

ISBN : 978 602 7636 26 2

2. RINGKASAN BUKU
Buku ini merupakan buku ilmiah hasil desertasi Dr. Sulkhan Chakim, S.Ag., M.M. Sulkhan merupakan dosen Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto.

Latar Belakan Penelitian
Poligami menjadi isu kontroversial tidak hanya di kalangan umat Islam tetepi juga terjadi di umat lain yang tersebar di berbagai belahan dunia. Legalitas praktik poligami di negara-negara Barat tidak diketahui dan bahkan dilarang, tetapi realitasnya bukan berarti tidak ada praktik poligami. Sementara itu, perkawinan monogami menjadi tuntutan legal di negara Barat, tetapi banyak yang memraktekkan hubungan intim di luar nikah atau dengan model gundik (mistress) di tempat-tempat yang berbeda, atau disebut de-facto poligamy. Hal ini dipraktikkan oleh ethnis tertentu dan komunitas keagamaan tertentu pula. Seperti halnya, praktik poligami dipersoalkan di Barat, khususnya oleh pemerintah British Columbia pada Januari 2009 yang muncul di berbagai media, terkait praktik poligami dua tokoh komunitas keagamaan, Winston Blackmore dan James Oler. Akhirnya pada Oktober 2009, pemerintah Columbia melarang praktik poligami melalui konstitusi kode kriminal pasal 29; sebab bertentangan dengan prinsip kesetaraan gender.

Sejalan dengan hal tersebut, isu poligami dalam dunia Islam kontemporer selalu didasarkan kepada hak-hak perempuan, seperti Undang-Undang tentang Personal Status tahun 1957 di Tunisia, Undang-Undang Personal Status tahun 1959 di Irak, the Poligamy Act 1958 di Maroco, Marriage and Divorce Act 1965, The Law of Cyprus di Turki. Sejumlah negara Islam seperti Iran praktik poligami harus mendapat persetujuan tertulis dari peradilan Qadhi. Begitu juga di Irak, menikah lebih dari satu perempuan diizinkan hanya dengan izin peradilan. Sedangkan di Tunisia, poligami secara tegas dilarang. Sejumlah negara Islam lainnya memiliki ketentuan legal berbeda yang berhubungan dengan praktik poligami. Kebolehan poligami ini merujuk kepada berbagai madzhab fikih dan ahli tafsir, yang kemudian kebolehan ini menjadi argumen atau legitimasi baik dalam konteks individual maupun negara yang berpegang pada hukum Islam.

Menurut Abu Zayd (2003) kebolehan berpoligami didasarkan pada kondisi masyarakat yang mengalami problem, seperti dalam historis masa Rosulullah di mana banyak kaum Muslim meninggal dalam peperangan. Kondisi tersebut mengakibatnya banyaknya janda dan anak yatim yang membutuhkan perlindungan. Namun saat ini praktik poligami banyak keluar dari sosio-historis tersebut. Praktik poligami dilatarbelakangi pemahaman atau interpretasi hukum Islam (fiqh) yang keluar dari konteks kesetaraan dan menanamkan kembali dominasi laki-laki dan menumbangkan eksistensi perempuan.

Di Indonesia sendiri, poligami dipraktikkan oleh aktor yang memiliki modal ekonomi kuat, modal sosial, dan bahkan kalangan agamawan maupun tokoh agama. Secara faktual poligami berimplikasi kepada kaum perempuan mengalami subordinasi, dan berefek negatif pada perkembangan anak.
Eksistensi perempuan menjadi subordinat disebabkan oleh struktur sosial yang diorganisasi oleh kaum laki-laki melalui institusi rumah tangga, misalnya terjadi kecemburuan baik di antara kedua istri ataupun anak-anaknya. Ketegangan ini akan memunculkan ketegangan-ketegangan mental dan dapat memunculkan terjadinya kekerasan, persaingan, dan sabotase dalam keluarga.

Persoalan dimensi kekuasaan dala relasi laki-laki dan perempuan (khususnya perbedaan pemaknaan poligami) menjadi bagian yang terpenting sebagai wacana dan praktik sosial karena kompleksitasya yang tidak terlepas dari kondisi sosio-kultural. Wacana poligami ini merupakan praktik sosial yang tidak lepas dengan pengetahuan poligami itu sendiri dan relasi kekuasaan yang berkembang di dunia sosial. Masyarakat tunduk kepada berbagai macam aturan, undang-undang, berbagai karya, dan lain-lain. Sarana untuk merealisasikan upaya tersebut disebut sebagai agen sosialisasi ideologi.

Dalam konteks tersebut, hasil karya sastra merupakan modal symbolic power atau kekuasaan simbolik. Kekuasaan dalam pengertian tersebut melahirkan intersecsionality, terlihat melalui gagasan-gagasannya sebagai sarana pertarungan dalam ruang sosial. Dengan menggunakan ragam idenstitas gender dan kelas yang diproduksi melalui keyakinan agama, seksualitas, struktur patriarki, kebangsaan, dan struktur sosial lainnya menjadi basis dalam dalam membangun wacana poligami. Adapun kelas sosial meliputi kewarganegaraan asing dan pribumi, kekuatan modal ekonomi, sosial dan budaya bekerja memproduksi ketimpangan dalam bentuk “dominasi” dan “subordinasi”. Dalam konteks ini, upaya untuk mengnalisis representasi intersecsinality relasi kuasa yang dibangun oleh pengarang novel Ayat-ayat Cinta menjadi penting dalam konteks yang lebih luas, dengan cara pengungkapan pemaknaan yang melampaui realitas teks wacana novel tersebut.

Novel tersebut secara sosiologis telah menancapkan dirinya sebagai novel paling laris dan luar biasa fenomenal. Dalam perjalanan sastra Indonesia baru kali ini dapat meraup penjualan fantastis, bahkan memunculkan wacana sastra Islam. Problem rivalitas dari dua gelombang sastra yaitu kejenuhan isu seksualitas dan moralitas justru terjadi pada tataran horison pembaca Ayat-ayat Cinta yang dilatarbelakangi oleh hasrat melakukan pertarungan pada tema-tema yang dianggap berseberagan. Pertarungan yang lama tak terucapkan, tiba-tiba memperoleh saluran melalui hadirnya novel tersebut.

Meskipun demikian, penulis memberikan sudut pandang lain dengan adanya kesadaran bahwa dalam novel tersebut tidak lepas dari adanya pertarungan ideologi pengarang. Dalam konteks pertarungan tersebut, ada dua hal yang penting, yaitu; Pertama, strategi dan perjuangan pengarang melalui karyanya, untuk mendapatkan agenda yang diinginkan. Di satu sisi, diskursus poligami menjadi menjadi problematis ketika berhadapan masyarakat Muslim sendiri dan dunia Barat. Di sisi lain, isu yang mengartikulasikan kebebasan seks sebagai bentuk trend novelis kaum perempuan. Kedua, novel Ayat-ayat Cinta hadir dalam momentum yang berbeda dan menjadi pertarungan ideologis terhadap isu seksualitas novel-novel sebelumnya, seperti novel karya Ayu Utami, yaitu Saman (1998). Novel ini memberi pesan tidak hanya menabrak bahkan menghancurkan pandangan masysrakat tentang konsep virginitas dan kesucian seksualitas, hubungan pranikah, perselingkuhan, dan perkawinan. Selain itu, ada Djenar Maesa Ayu dengan karya Jangan Main-Main dengan Kelaminmu (2004). Dengan kata lain, Ayat-ayat Cinta hadir dengan ideologi yang berbeda dengan novel era 2000-an. Ketiga, memposisikan gagasan kebolehan poligami dalam perspektif yang berbeda dengan arus utama umat Islam, Kepentingan poligami dikaji dalam formulasi darurat dan beresiko makro.

Berangkat dari ilustrasi tersebut, novel Ayat-ayat Cinta menjadi penting untuk dikaji sebagai produk budaya yang menjadi sarana ideologis dalam pertarungan di arena sosial dari latar belakang pengarang yang berbeda satu sama lainnya. Dalam konteks ini, representasi kuasa dalam kuasa dalam dalam wacana poligami menjadi entri point yang dapat ditelusuri untuk mengungkap relasi kekuasaan yang muncul di tengah-tengah permainan pemaknaan konsep ganda yang dipertentangkannya dalam memproduksi dan mereproduksi dominasi ideologinya. Representasi ini pertama kali dapat dilacak pada jaringan ideologi yang didasarkan pemikiran/madzhab dalam hukum Islam menjadi tahap penting untuk membaca keterwakilan kelompok ideologis, baik yang domianan maupun yang subordinat dalam konteks sosio-historis. Langkah selanjutnya yang perlu dilakukan yaitu menelusuri wacana lain yang kemungkinan berperan memproduksi kompleksitas poligami dalam konteks Indonesia, secara langsung ataupun tidak, merupakan perwujudan ideologi-ideologi yang sedang bertarung.

Lihat Selengkapnya di sini

Komentar