RESUME BUKU

Etika Politik dan Kekuasaan*

       Warna kehidupan politik negara kita Indonesia diwarnai oleh image negatif. Politik diwarnai dengan kekerasan, korupsi, dan politik uang. Secara tidak langsung bentuk konflik antar kelompok, antar etnis dan agama (seperti konflik Poso, Ambon, Pontianak) semua itu tidak lepas dari penyebab praktik politik kelompok tertentu.
      Hal tersebut dikarenakan berbagai maslalah yang sudah lama melilit sejak lama semisal kesenjangan ekonomi yang kemudian meminggirkan mereka dalam bentuk putus sekolah, pengangguran, pergusuran, dan kemiskinan. Peminggiran itu memancing radikalitas dalam menuntut keadilan. Proses radikalisasi semakin menguat karena kesadaran sebagai korban. Identitas korban ini
kemudian mengkristal ketika agama mewarnai dasar ideologis. Akhirnya timbul kebencian terhadap pihak lain yang memang berbeda agama. Kebencian yang benar-benar nyata dan dibumbui dengan berbagai prasangka buruk yang diakibatkan pengaruh yang dihembuskan pihak tertentu.
        Ketika peristiwa kekerasan itu mulai mereda, yang mencuat ke permukaan adalah politik uang dan korupsi. Politik uang memiliki tujuan kekuasaan. Pada gilirannya kecenderungan kekuasaan adalah semakin memeperkokoh dominasi, yang tentu saja membutuhkan fasilitas penopangnya, terutama ekonomi. Jadi korupsi tidak bisa ditepaskan dari penyalahgnaan kekuasaan. Yang terkhit ini begitu mudahnya terjadi karena tatanan politik yang ada sangat lemah dalam hal mekanisme kontrol.
      Kekerasan, politik uang, dan korupsi ini memang lekat dengan praktek kekuasaan. Ketiga kejahatan politik itu semakin menyadarkan akan urgensi penerapan etika politik. Etika politik ingin mengarahkan kepada kehidupan yang baik bersama dan untuk oranga lain dalam rangka memperluas lingkup kebebasan dan menciptakan institusi-institusi yang lebih adail (Paul Ricoeur, 1990). Etika politik ini kritis terhadap praktek kekuasaan dan ingin membantu mematangkan argumen yang mendasari legitimasi kebijakan publik. Jadi sasarannya adalah mengarahkan opini publik untuk menguji dan mengkritik legitimasi keputusan-keputusan politik, institusi-institusi, dan praktek politik terutama praktek kekuasaan.
         Buku ini membagi pembahasan dalam delapan bab. Pembahasannya sebagai berikut: 

1. BAB I Filsafat Politik dan Etika Politik
        Bab I memaparkan bahawa etika politik tidak bisa dilepaskan dari filsafat politik. Filsafat politik sebagai pemikiran kritis memberi kejelasan berpikir, dalam arti berpikir bersama dengan menempatkan diri pada posisi orang lain. Cara refleksi seperti ini memperhitungkan dimensi moral karena posisi orang lain sangat diperhitungkan.
         Dalam debat publik, filsafat politik membantu etika politik mengungkap praandaian-praandaian dan ambiguitas keyakinan pengambil keputusan. Sumbangan ini menghindarkan etika politik dan filsafat politik tergelincir menjadi ideologi, meskipun masih berpihak ke korban yang lemah. Refleksi etika politik semakin ditantang karena ada ketidakadilan. 

2. BAB II Kejahatan Struktural, Kekerasan Lembaga 
    Refleksi etika politik mulai dengan tidak menerima dan protes terhadap imoralitas dan ketidakadilan. Bentuk-bentuk imoralitas dan ketidakadilan uang menggerogoti sendi-sendi kehidupan bersama di Indonesia ini sudah membentuk struktur. Wujud kejahatan struktural yang mencolok ialah kekerasan lembaga, radikalisme, fanatisme, dan korupsi.
       Kejahatan struktural ini sangat merugikan masyarakat karena bekerja melawan keadilan sehingga memperlemah, bahakan menghancurkan institusi dasar masyarakat. Padahal dalam institusi dasar itu sudah tertanam kesempatan seseorang untuk punya akses atau tidak ke ekonomi dan keputusan politik di masa depan. Masa depan bangsa menjadi semakin tidak menentu dengan konflik yang berkepanjangan.

3. BAB III Jangan Biarkan Agama Menjadi Landasan Ideologis Kekerasan
       Susahnya, agama yang mengajarkan pemeluknya untuk menghormati sesama manusia, bukannya mencegah konflik, namun justru menjamin dukungan bagi pihak yang bersengketa dengan memberikan landasan ideologis dan pembenaran sombolis.
         Pada Bab III ini ditunjukkan unsur-unsur pemahaman agama yang rentan terhadap kekerasan; Pertama,agama sebagai kerangka penafsiran terhadap hubungan sosial (fungsi ideologis); Kedua, agama sebagai faktor identitas; dan ketiga, agama sebagai legitimasi etis hubungan sosial. Maka jika agama mau menyumbang perdamaian, ia dituntut melakukan pemurnian pemahaman. Memang sulit mengambil jarak kritis terhadap keyakinan kegamaan seseorang. Dengan mengambil jarak, orang akan heran menemukan dalam sejarah bahawa justru resistensi-resistensi terhadap agama membuahkan penghargaan tinggi terhadap nilai-nilai kemanusiaan (kelahiran dan perkembangan HAM). Lalu apa yang tersisa dari agama? Dari peranyaan ini orang diajak masuk ke dalam proses pemurnian pemahaman agama.
       Pemurnian itu akan mengajak para pemeluk agama menghormati nilai-nilai toleransi, kedamaian, pegampunan, dan komitmen pada janji. Mereka diajak untuk tidak hanya berenti pada kehendak baik yang akan mudah kandas, melainkan membangun institusi-institusi yang akan membantu menjamin stabilitas nilai-nilai tersebut. Ini berarti membutuhkan sistem poltik yang mampu menopang pluralitas dan menyelesaikan konflik-konflik dengan cara damai, yaitu demokrasi (yang kemudian di bahas pada bab selanjutnya). 

4. BAB IV Demokrasi, Radikalisme, dan Kekerasan
     Orang berharap banyak dari demokrasi, namun kerentanan demokrasi terletak pada ketidakmampuannya mencegah radikalisme, fanatisme, pandangan sempit yang akhirnya juga bermuara pada kekerasan.
         Fanatisme, radikalisme, dan kekerasan itu tidak bisa dipisahakan dari suatu bentuk utopia dengan mekanismenya: demagogi (wacana manipulatif penuh kebencian), visi manikean, teror dengan pengawasan panoptiknya, dan mekanisme kambing hitam. Radikalisme itu muncul sebagi protes terhadap tatanan sosial-politik yang sudah busuk, penyebab penyimpangan dan korupsi. Karena sudah melekat pada struktur sosial-politik, korupsi menjadi sulit diberantas. 

5. BAB V Struktur Kejahatan Korupsi dan Tanggungjawab Politik-moral
      Dalam bab V ini menjadi jelas penyebab mengapa terjadi penumpulan nilai karena masalah moralitas direduksi menjadi masalah manajemen politik. Lalu korupsi seakan hanya menjadi salah astu bagian keterampilan, yaitu teknik membuat laporan keunagan dan melakukan transaksi tanpa meninggalakan bukti yang merugikan. Mambongkar sebab-sebab struktural korupsi ini menantang refleksi etika politik. Pada gilirannya, refleksi ini menuntut suatu atanggungjawab politik-moral warga negara. 

6. BAB VI Mambangun Budaya Politik Santun dan Membangkitkan Ingatan Sosial
          Tanggungjawab politik-moral menyadarakan akan pentingnya menumbuhkan budaya politik yang santun. Budaya politik semacam ini dimaksudkan untuk membangun kondisi politik yang manusiawi bukan kondisi penindasan, kekerasan, dan korupsi. Setidaknya ada tiga bentuk pendasaran filosofis bagi pembangunan budaya politik itu. Pertama, menciptakan dan memberdayakan ruang publik, wahana yang memungkinkan penerimaan pluralitas yang didasarkan pada ingatan sosial. Kedua, perlunya pendasaran moral dan hukum harus memperhitungkan penerimaan pluraitas. Ketiga, Perlu ditumbuhkan sikap kritis dan bentuk-bentuk perlawanan terhadap semua manifestasi dominasi karena pelaksanaan kekuasaan tidak bisa lepas dari rezim wacana. 

7. BAB VII Hukum, Moral, dan Etika Politik dalam Masyarakat Majemuk
         Dalam masayarakat majemuk, masalah sumber hukum menimbulkan ketegangan dan konflik karena yang dipertaruhkan adalah pendasaran moral, yang berarti masalah pembenaran ideologis dan simbolis. Padahal sumber hukum ini terkait langsung dengan politik atau lebih tepatnya menyangkut masalah legitimasi sistem politik yang berlaku dan pola hubungan moral-hukum. 

8. BAB VIII Politik Kekuasaan, Tubuh, dan Kepatuhan
         Michael Foucault membantu membongkar strategi, teknik, dan sasaran kekuasaan. Kekuasaan tidak hanya dipahami dalam hubungan antara kekuasaan dan negara, tetapi lebih dalam pada kerangka hubungan antara kekuasaan dan subjek. Maka bisa dipahami bahawa kekuasaan bukan dimiliki, namun menyebar, mengalir, dan produktif. Kekuasaan tidak bisa lepas dari pengetahuan. Pengetahuan tidak bersumber pada subjek, melainkan dalam hubungan-hubungan kekuasaan. Kekuasaan-pengetahauan terkonsentrasi di dalam kebenaran pernyataan-pernyataan ilmiah. Oleh karena itu masyarakat berusaha menyalurkan, mengontrol dan mengatur wacana mereka agar sesuai dengan tuntutan ilmiah yang dianggap punya otoritas.
          Akhirnya penjelasan mengaenai pendasaran filosofis dalam konstruksi budaya politik santun ini memenuhi setidaknya tiga kriteria yang mampu menjembatani dari teori praksis; pertama, memeberi orientasi normatif bagi pewujudan kondisi politik yang manusiawi. Kedua, memberi alternatif bagi penafsiran orientasi normatif itu agar bisa diterapkan dalam hukum positif yang mendukung penerimaan pluralitas. Dan ketiga, brkembangnya sikap kritis terhadap semua manifestasi dominasi, terutama yang mengenakan kedok rezim wacana tertentu.
        Sikap kritis tersebut tidak hanya melihat apa yang seharusnya ada, melainkan membawake kasadaran terhadap apa ayang sebetulnya berlangsung sehingga etika politik sungguh memperhitungkan peta kekuatan yang ada.

*Ringkasan buku karangan Dr. Haryatmoko, Etika Politik dan Kekuasaan, Kompas Media Nusantara, Jakarta: 2003.