<script async src="//pagead2.googlesyndication.com/pagead/js/adsbygoogle.js"></script> <!-- iimrohimah --> <ins class="adsbygoogle" style="display:inline-block;width:468px;height:60px" data-ad-client="ca-pub-4533907847127524" data-ad-slot="6841261291"></ins> <script> (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({}); </script>

Selasa, 04 Juni 2013

Peran Politik dalam Membangun Masyarakat

Peran Politik dalam Membangun Masyarakat 
A. PENDAHULUAN
Kata “politik” seringkali dimaknai negatif oleh masyarakat. Hal tersebut dikarenakan budaya praktik tidak sehat yang dilakukan oleh pelaku politik. Padahal politik ibarat ruh bagi badan pemerintahan
sebuah negara dan segala layanan masyarakat. Politik akan nampak fungsinya bagi masyarakat bila politik menunjukan citra positif di hadapan masyarakat.
Politik yang sesungguhnya akan menempatkan program layanan pengembangan kesejahteraan sosial sebagai komponen dalam hak-hak asasi manusia yang berlaku universal bagi seluruh warga negara, dan diarahkan untuk memberikan perlindungan sosial terhadap upaya pemenuhan hak atas kebutuhan dasar. Selain itu politik akan berusaha mendukung terwujudnya sikap kepedulian sosial di masyarakat melalui teladan mereka secara nyata.

B. PEMBAHASAN
Untuk memahami bagaimana peran politik dalam pembangunan masyarakat, perlu penjabaran
tentang politik, kehidupan mayarakat yang ingin dicapai, dan peran politik dalam mencapai tujuan tersebut.
1. Politik
a. Definisi Politik
Menutut bahasa politik dikatakan Budiardjo (1991), bahwa politik berasal dari bahasa Yunani yaitu Polistaia atau Polis yang berarti kesatuan masyarakat yang mengurus diri sendiri, berdiri sendiri (negara), sedangkan taia berarti urusan.
Sedangkan definisi politik menurut para ahli adalah sebagai berikut:
1) Menurut Kartini Kartono (1996 : 64) bahwa politik dapat diartikan sebagai aktivitas perilaku atau proses yang menggunakan kekuasaan untuk menegakkan peraturan-peraturan dan keputusan-keputusan yang sah berlaku di tengah masyarakat.
2) Menurut Ramlan Surbakti (1999 : 1) bahwa definisi politik adalah interaksi antara pemerintah dan masyarakat dalam rangka proses pembuatan dan pelaksanaan keputusan yang mengikat tentang kebaikan bersama masyarakat yang tinggal dalam suatu wilayah tertentu.
b. Sistem Politik
Sistem politik menurut Rusadi Kartaprawira adalah mekanisme atau cara kerja seperangkat fungsi atau peranan dalam struktur politik yang berhubungan satu sama lain dan menunjukkan suatu proses yang langgeng.
Kehidupan politik dari perspektif sistem bisa dilihat dari dua hal, yakni fungsi politik dan struktur politik. Kedua hal tersebut saling berkesinambungan dan berhubungan dalam membantuk kehidupan politik untuk mencapai tujuannya yaitu kesejahteraan rakyat.
Menurut Gabriel A. Almond, fungsi politik dalam sistem politik dapat dibagi menjadi fungsi input, proses, dan fungsi output.


Tuntutan yang menjadi input sistem politik ialah keinginan warga masyarakat yang pemenuhannya harus diperjuangkan melalui cara-cara dan menggunakan sarana politik. Contohnya tuntutan kenaikan gaji PNS, dan pembatalan kenaikan harga BBM.
Adapun dukungan berarti Setiap perbuatan, sikap, dan pemikiran warga masyarakat yang mendorong pencapaian tujuan, kepentingan dan tindakan pemerintah. Contohnya memberikan suara dalam pemilu, mematuhi aturan hukum yang berlaku, memepertahan keputusan pejabat yang berwenang, dan kesetiaan kepada negara.
Sedangkan sikap apatis ialah sikap tidak peduli warga negara terhadap kehidupan politik yang mengindikasikan adanya persolan yang harus dipecahkan. Apatis adalah sikap masyarakat yang masa bodoh dan tidak mempunyai minat atau perhatian terhadap orang lain, keadaan, serta gejala-gejala sosial politik pada umumnya. Orang-orang yang apatis menganggap kegiatan berpolitik sebagai sesuatu yang sia-sia, sehingga sama sekali tidak ada keinginan untuk beraktivitas di dunia politik. Akibat sikap apatis contohnya ialah golput dalam pemilu.
Hal kedua yaitu proses, di mana input- input yang masuk ke dalam sebuah organisasi atau lembaga akan mengalami sebuah proses perumusan dan penetapan. Setelah tuntutan dan dukungan diproses di dalam sistem politik, keluarannya disebut sebagai output. Fungsi Output Sistem Politik meliputi:
1. Fungsi Pembuatan Kebijakan
Pembuatan kebijakan meliputi pengkonversian rancangan undang-undang menjadi undang-undang atau peraturan lain yang sifatnya mengikat yang menjadi kebijakan umum. Pembuatan kebijakan ini dilaksanakan oleh lembaga legislatif yang meliputi DPR,DPRD I,DPRD II,dan DPD sebagai lembaga yang mewakili aspisari daerah.
2. Fungsi Penerapan Kebijakan
Penerapan kebijakan dalam hal ini merupakan penerapan aturan umum undang-undang dan peraturan lain ke tingkat warganegara. Hal ini dimaksudkan bagaimana sebuah lembaga melakukan tindakan administrasi guna mengimplementasikan peraturan yang telah dibuat ke ranah publik. Fungsi penerapan kebijakan dilaksanakan oleh badan Eksekutif yang meliputi dari pemerintah pusat sampai ke pemerintah daerah.
3. Fungsi Ajudikasi Kebijakan
Ajudikasi kebijakan dalam hal ini merupakan pengawasan jalannya penerapan undang-undang di kalangan warganegara. Dalam hal ini ada lembaga khusus yang melakukan pengawasan dan menyelesaikan persengketaan dalam hal pembuatan dan pelaksanaan peraturan. Fungsi ajudikasi kebijakan dilaksanakan oleh badan peradilan yang ,meliputi MA, MK, Komisi Yudisial serta badan-badan kehakiman.
Output ini memunculkan feedback (umpan balik) baik dari kalangan pemerintah dalam sistem politik. Reaksi ini akan diterjemahkan kembali ke dalam format tuntutan dan dukungan, dan secara lebih lanjut meneruskan kinerja sistem politik. Demikian proses kerja ini berlangsung dalam pola siklis.
2. Masyarakat
a. Definisi Masyarakat
Dalam bahasa Inggris, masyarakat disebut society, asal katanya socius yang berarti kawan. Adapun kata “masyarakat” berasal dari bahasa Arab, yaitu syirk yang artinya bergaul.
Beberapa ahli memberikan definisi masyarakat (society) seperti berikut :
1) Ralph Linton berpendapat : “Masyarakat merupakan setiap kelompok manusia yang telah hidup dan bekerja bersama cukup lama sehingga mereka dapat mengatur diri mereka dan menganggap diri mereka sebagai suatu kesatuan sosial dengan batas-batas yang dirumuskan dengan jelas.
2) Selo Sumarjan mendefinisikan masyarakat adalah orang-orang yang hidup bersama yang menghasilkan kebudayaan.
3) Hasan Shadily dalam bukunya “Sosiologi untuk masyarakat Indonesia” menyatakan bahwa: Masyarakat adalah golongan besar atau kecil terdiri dari beberapa manusia yang dengan atau karena sendirinya bertalian secara golongan dan pengaruh mempengaruhi satu sama lain.
Dari pengertian-pengertian tentang masyarakat di atas, dapat disimpulkan bahwa masyarakat adalah sekelompok manusia yang saling berinteraksi, yang memiliki prasarana untuk kegiatan tersebut dan adanya keterikatan untuk mencapai tujuan bersama.
b. Peran Politik dalam Membangun Masyarakat
Pembangunan pada hakikatnya adalah perubahan yang terencana dari suatu situasi ke situasi lainnya yang dinilai lebih baik (Katz dalam Moeljarto, 1987) . Konsep pembangunan mempunyai kaitan erat dengan strategi dan elemen perubahan sosial masyarakat. Elemen yang dikonsentrasikan dalam pembangnan masyarakat diantaranya adalah peningkatan tiga hal, yaitu ekonomi, politik, dan kebudayaan.
1) Meningkatkan Ekonomi
Dalam meningkatkan kehidupan ekonomi masyarakat, pemerintah daerah memiliki peran penting di dalamnya. Diantara langkah dalam berperan membangun ekonomi masyarakat ialah: Pertama, Membangun partisipasi rakyat. Artinya memberi kepercayaan pada masyarakat untuk memperbaiki dirinya. Selain itu, aparat pemerintah membantu memecahkan masalah yang tidak dapat diatasi oleh masyarakat sendiri. Kedua, Menyiapakan masyarakat dengan pengetahuan dan pendidikan sosial, sehingga memungkinkan masyarakat membangun ekonominya secara mandiri.
Ketiga, membuka dialog dengan masyarakat. Keterbukaan dan konsultasi ini sangat diperlukan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat serta aparat lebih cepat dapat menambil tindakan saat ada masalah yang tidak dapat diselesaikan oleh masyarakat. Terakhir, menciptakan pengaturan mekansme pasar yang memihak golongan masyarakat yang lemah.
2) Meningkatkan Kehidupan Politik
Peran politik dalam meningkatkan kehidupan politik dalam masyarakat tidak terlepas dari fungsi politik sendiri, diantaranya:
a) Fungsi Sosialisasi Politik
Sosialisasi Politik merupakan suatu cara untuk memperkenalkan nilai-nilai politik, sikap-sikap dan etika politik yang berlaku atau yang dianut oleh suatu negara.
Pembentukan sikap-sikap politik atau untuk membentuk suatu sikap dan keyakinan politik dibutuhkan waktu yang panjang melalui proses yang berlangsung tanpa henti.
Sikap-sikap dan nilai-nilai yang didapatkan dan terbentuk pada masa kanak-kanak akan selalu disesuaikan atau akan diperkuat sementara ia mengalami berbagai pengalaman sosial. Sosialisasi Politik dapat berwujud transmisi dan pengajaran. Artinya dalam sosialisasi itu terjadi interaksi antara suatu sikap dan keyakinan politik yang dimiliki oleh generasi tua terhadap generasi muda yang cenderung masih flesibel menerima pengaruh ajaran. Transmisi dan pengajaran tersebut dapat berwujud: interaksi langsung yaitu berupa pengajaran formal ataupun doltrinasi ideologi. Contoh: pengajaran matakuliah Pancasila di perguruan tinggi.
Selin itu sosialisasi politik bisa dijalankan melalui bermacam-macam lembaga antara lain: keluarga, kelompok pergaulan, pekerjaan dan media massa.
1) Fungsi Rekrutment Politik
Rekrutmen Politik adalah suatu proses seleksi atau rekrutmen anggota-anggota kelompok untuk mewakili kelompoknya dalam jabatan-jabatan administratif maupun politik. Setiap sistem politik memiliki sistem atau prosedur-prosedur rekrutmen yang berbeda. Anggota kelompok yang diseleksi adalah yang memiliki suatu kemampuan atau bakat yang sangat dibutuhkan untuk suatu jabatan atau fungsi politik. Setiap partai politik memiliki pola rekrutmen yang berbeda. Pola perekrutan anggota partai disesuaikan dengan sistem politik yang dianutnya. Di Indonesia, perekrutan politik berlangsung melalui pemilu setelah setiap calon peserta yang diusulkan oleh partainya diseleksi secara ketat oleh suatu badan resmi. Seleksi ini dimulai dari seleksi administratif, penelitian khusus (litsus) yaitu menyangkut kesetiaan pada ideologi negara.
2) Fungsi Komunikasi Politik
Komunikasi Politik adalah salah satu fungsi yang dijalankan oleh partai poltik dengan segala struktur yang tersedia, mengadakan komunikasi informasi, isu dan gagasan politik. Media-media massa banyak berperan sebagai alat komunikasi politik dan membentuk kebudayaan politik. Partai politik menjalankan fungsi sebagai alat mengkomunikasikan pandangan dan prinsip-prinsip partai, program kerja partai, gagasan partai dan sebagainya. Agar anggota partai dapat mengetahui prinsip partai, program kerja partai atau pun gagasan partainya untuk menciptakan ikatan moral pada partainya, komunikasi politik seperti ini menggunakan media partai itu sendiri atau media massa yang mendukungnya.
Sistem komunikasi politik di Indonesia dikembangkan dengan dasar komunikasi yang bebas dan bertanggung jawab. Setiap media massa bebas memberitakan suatu hal selama tidak bertentangan dengan aturan yang berlaku, tidak membahayakan kepentingan negara dan masyarakat. Di samping itu media massa juga berfungsi menyuarakan suara pembangunan dan program-program kerja pemerintah, menyuarakan ide-ide politik, membina tumbuhnya kebudayaan politik kemudian memelihara dan mewariskannya pada generasi pelanjut.
3) Membangun Peningkatan Kebudayaan
Persoalan kebudayaan merupakan bagian penting dalam proses pembangunan. Kebudayaan dalam hal ini dikaitkan dengan kekayaan kesenian masyarakat, ciri khas keseharian seperti tatakrama, serta budaya pergaulan yang menyangkut keberagaan, dan sebaginya.
a) Kekayaan Seni
Budaya kesenian merupakan bagian dari aset yang dapat mendatangkan pendapatan bagi masyarakat dan negara. Pemerintah dan masyarakat sangat berperan untuk menjaga dan melestarikan budaya karena budaya merupakan identitas suatu masyarakat dan negara. Kontribusi dari pemerintah dan masyarakat haruslah nyata dilakukan agar tujuan terpeliharanya kebudayaan.
Dengan begitu untuk harapannya budaya budaya milik negara masih tetap terjaga, dan tidak di klaim oleh negara tetangga dan generasi selanjutnya masih bisa menikmati kesenian kesenian budaya daerah yang dimiliki masing masing daerah. Jika perlu peran pemerintah perlu dimantapkan lagi, dengan cara mendata kesenian kesenian apa saja yang dimiliki masing masing daerah di seluruh pelosok Bangsa.
b) Budaya Bermasyarakat
Budaya kehidupan bermasyarakat, hemat penulis erat kaitannya dengan konsep masyarakat madani. Masyarakat madani menampilkan konsep cara berpikir masyarakat yang rukun dan damai. Setidaknya ada tiga karakteristik dasar dalam masyarakat madani. Pertama, diakuinya semangat pluralisme. Artinya, pluralitas telah menjadi sebuah keniscayaan yang tidak dapat dielakkan Dengan kata lain, masyarakat memahami bahwa pluralitas merupakan sesuatu yang kodrati dalam kehidupan sehingga tercipta perdamaian.
Kedua, adalah tingginya sikap toleransi (tasamuh). Baik terhadap saudara sesama Agama maupun terhadap saudara penganut agama lain. Secara sederhana toleransi dapat diartikan sebagai sikap suka mendengar dan menghargai pendapat dan pendirian orang lain. Ketiga, adalah tegaknya prinsip demokrasi dan budaya musyawarah.
Ketiga prinsip dasar tersebut setidaknya menjadi refleksi bagi masyarakat yang menginginkan terwujudnya sebuah tatanan sosial masyarakat. Paling tidak hal tersebut menjadi modal dasar untuk mewujudkan masyarakat yang dicita-citakan.
C. PENUTUP
Politik merupakan sebuah sistem yang akan berfungsi bila segala elemennya bekerja dengan baik. Sistem tersebut akan berpengaruh pada pembangunan masyarakat dalam meningkatkan kehidupan yang lebih baik dalam bidang ekonomi, politik, dan budaya. Pemerintah sebagai pelaku politik menjadi pelaku utama dalam membangun masyarakat yang menjadi tanggungjawabnya. Hal yang ditempuh pemerintah dalam mewujudkan pembangunan yang ideal adalah dengan menetapkan konsep masyarakat ideal dan mewujudkannya dalam langkah nyata.



















DAFTAR PUSTAKA
Budiardjo, Miriam, Dasar-Dasar Ilmu Politik, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta: 1991.

Kartaprawira, Rusadi, Sistem Politik Indonesia: Suatu Model Pengantar, Sinar Baru, Bandung: 1983.

Kartono, Kartini, Pendidikan Politik, Mandiri Maju, Bandung: 1998.

Mas’oed, dan MacAndrews, Colin “Perbandingan Sistem Politik”, Gajahmada Universisty Press, Yogyakarta: 1991.

Shadily, Hasan Sosiologi untuk Masyarakat Indonesia, Bina Aksara, Jakarta: 1983.

Soekanto, Soerjono Sosiologi Suatu Pengantar, Grafindo Persada, Jakarta: 1999

Soelaeman, M. Munandar Ilmu Sosial Dasar : Teori dan Konsep Ilmu Sosia,l Refika Aditama, Bandung: 1998.


Surbakti, Ramlan, Memahami ilmu politik, Gramedia Widia, Jakarta: 1999.

Suito, Deny. Membangun Masyarakat Madani. Centre For Moderate Muslim Indonesia: Jakarta. 2006.

T, Moeljarto, Politik Pembangunan Sebuah Analisis Konsep, Arah Dan Strategi, Tiara Wacana, Yogyakarta: 1987.

http://i-makalah.blogspot.com/2013/02/peran-pemerintah-masyarakat-melestarikan-budaya.html diakses pada tanggal 28 Mei 2013 pukul 21.20 WIB.

http://nirwankholid.wordpress.com/2011/01/20/fungsi-fungsi-politik/ diakses pada tanggal 28 Mei 2013 pukul 22.33 WIB.

http://novithen.wordpress.com/pemilih-apatis-dan-pragmatis/ diunduh pada tanggal 28 Mei 2014, pukul 10.25 WIB.
luvne.com ayeey.com cicicookies.com mbepp.com kumpulanrumusnya.comnya.com tipscantiknya.com