<script async src="//pagead2.googlesyndication.com/pagead/js/adsbygoogle.js"></script> <!-- iimrohimah --> <ins class="adsbygoogle" style="display:inline-block;width:468px;height:60px" data-ad-client="ca-pub-4533907847127524" data-ad-slot="6841261291"></ins> <script> (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({}); </script>

Kamis, 01 November 2012

Tidak Harus Berorientasi Menulis

Kebijakan yang dikeluarkan oleh Direktur Jendral Perguruan Tinggi tentang kewajiban publikasi karya ilmiah sebagai syarat kelulusan mahasiswa mencerminkan bahwa standar kualitas seorang sarjana melulu dipaksakan pada bidang menulis. Memang, menulis karya ilmiah adalah bukti bagusya intelektualitas seseorang. Namun tujuan mahasiswa belajar di bangku kuliah bukan hanya mengejar standarisasi intelektual. Misalnya boleh jadi seseorang pandai dalam hal intelektualitas, tapi ia tak mampu bersaing di dunia kerja.

Padahal seseorang bisa unggul di dunia kerja yang paling utama karena kepandaian berkomunikasi, disusul dengan integritas. Selanjutnya untuk kemampuan yang mengandalkan intelektual berada pada urutan ke-17. Ini terdapat pada tabel hasil survey NACE USA mengenai kualitas lulusan perguruan tinggi yang diharapkan dunia kerja.

Keahlian Gambaran nyata di lingkup kelas misalnya, ada mahasiswa yang pintar membuat makalah,
tapi dia kalah saing dalam mata kuliah desain grafis, begitu pula sebaliknya. Lagipula banyak mahasiswa yang kuliah tidak berorientasi pada bidang yang melibatkan penelitian dan penulisan. Oleh karena itu seyogyanya untuk meraih gelar sarjana tidak dipersulit. Toh kenyataannya, tak sedikit seorang lulusan Jurusan Pendidikan yang kemudian setelah lulus malah menjadi peternak lele, alasannya bukan semata tidak diterima lapangan kerja karena tidak masuk standar, tapi karena sempitnya lapangan kerja. Kebijakan ini ibarat seorang guru bahasa Indonesia menjaz bahwa siswa yang cerdas adalah ia yang pintar dan senang pada pelajaran bahasa Indonesia. Saya bukan melontarkan alasan untuk menutupi kemalasan untuk belajar, namun ini permintaan untuk tidak memaksakan sebuah standarisasi. Apakah bila seorang sarjana yang skripsinya dimuat pada jurnal ilmiah, dijamin kesejahteraannya oleh pemerintah? Saya rasa langkah pemerintah belum sampai ke sana. Selain itu, dilihat dari sfisiensi waktu. Mahasiswa minimal lulus dalam waktu 4 tahun. Adanya kebijakan Dirjen Dikti membuat kelulusan mahasiswa menjadi lambat, kira-kira bertambah 1-2,5 tahun, sehingga mereka lulus setelah menempuh studi selama 5-6,5 tahun. Kemudian setelah melalui proses yang melelahkan dan "kurang menjamin" bagi masa depan lulusan, tentu kebijakan ini membuat waktu 1-2,5 tahun ini kurang bermanfaat. Perlu diingat, sebenarnya apa sih orientasi seorang mahasiswa setelah lulus kuliah?

Soal pembuatan kebijakan baru ini, saya sependapat dengan apa yang diungkapkan Yusniardi Nurul Fajrin (SM, 18/02), bahwa kebijakan pemerintah itu sering tambal sulam. Persoalan semakin menumpuk, sehingga membuat pemerintah tidak fokus dalam menjalankan program pemerintahan. Jangan sampai pemerintah membuat kebijakan sekedar untuk mengisi ‘kertas LPJ’ semasa memangku jabatan. Saya harap setiap kebijakan itu bukan malah menimbulkan banyak kontroversi, namun lebih banyak dirasakan sisi positifnya bagi para objek kebijakan tersebut. Jadi, kewajiban publikasi karya ilmiah sebagai syarat kelulusan mahasiswa sebaiknya dipertimbangkan kembali mengingat hal-hal diatas.
luvne.com ayeey.com cicicookies.com mbepp.com kumpulanrumusnya.comnya.com tipscantiknya.com