Kebijakan UN yang Tergesa-Gesa

 
Adanya kebijakan bahwa nilai UN menjadi bagian dari syarat masuk PTN, terdengar sangat praktis dan memudahkan. Mengingat alasan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhamad Nuh , di Suara Merdeka edisi 14 januari, kebijakan ini terinspirasi oleh digunakannya nilai UN pada jenjang pendidikan dasar (SD dan SMP) sebagai prasyarat untuk memasuki jenjang pendidikan selanjutnya.

Saya sangat apresiatif, karena melihat banyak sekai efek positifnya. Dari segi biaya, tes masuk PTN memang harus menmbayar ratusan ribu. Ini dapat meringankan beban masyarakat dari segi pembiayaan. Selain itu, tak perlu banyak langkah yang harus dilalui oleh siswa maupun lembaga, juga mempersulit terjadinya praktik penyimpangan seperti kolusi, mencegah adanya 'titipan', dan
surat rekomendasi.

Namun menrut saya, kebijakan ini masih terlalu tergesa-gesa untuk diputuskan. Mengingat masih banyak sekali aspek yang harus dikaji dan diperbaiki. Pertama, kredibilitas UN sampai saat ini masih diragukan.

Mental siswa dan lembaga dalam menghadapi UN masih kritis. Misalnya ketika ada kebijakan standarisasi nilai UN untuk kelulusan, atau ketika ada intruksi dari kepala daerah agar mencapai hasil yang lebih baik dari tahun sebelumnya. Sekolah menjadi tertekan dan melakukan penyimpangan bukan melakukan usaha dengan lebih baik.

Begitu pula mental para siswa, demi lulus dan mendapatkan nilai yang tinggi, mereka mau melakukan apa saja. Jika tak ada bantuan dari sekolah dalam melakukan kecurangan, mereka mencari jawaban dari sekolah lain yang ‘berlanganan’ berbuat curang. Fenomena ini masih harus dikaji dulu dan diobati.

Kedua, perlu diingat bahwa tujuan pelaksanaan UN dan tes masuk PTN berbeda satu sama lain. UN diselenggarakan lebih ditekankan pada evaluasi dari belajar siswa selama tiga tahun mengenyam pendidikan di SMA. Sementara, tes masuk PTN diadakan untuk menjaring mahasiswa baru yang cocok dengan perguruan tinggi tersebut. Pendidikan PTN merupakan pendidikan yang lebih spesifik dan mendalami kajiannya karena ini menyangkut masalah profesi. Dua hal diatas perlu dipertimbangkan, dikaji ulang, dan diperbaiki. Jika kebijakan ini dikeluarkan sekarang, rasanya pemerintah terlalu tergesa-gesa.

Artikel Terkait